Industri Musik Indonesia Menuju Patronisme Klasik

Rolling Stones bulan Maret kemarin mengangkat tema besar-besar “Petaka Dunia Musik Indonesia”. Ya, tema yang sangat provokatif, dan perlu disadari setelah membaca memang runtuhnya dunia musik Indonesia di depan mata, sebagai akibat 95 persen rekaman yang beredar di masyarakat adalah bajakan.

Tapi kali ini saya ingin mencermati sisi lain dari artikel tersebut. Sisi itu adalah makin terbiasanya publik dengan konser-konser gratis yang diselenggarakan yang mengurangi minat penonton pada konser-konser berbayar layak bagi produksi.

Maksud layak produksi adalah konser berbayar yang mampu menutup seluruh pengeluaran untuk konser, termasuk juga fee musisi hanya dari hasil penjualan tiket masuk.

Saat ini kita lebih sering menemukan konser gratis ataupun setengah gratis, sehingga penonton pun tidak biasa memberi apresiasi atas usaha musisi-musisi kita.

Konser gratis memang paling marak sekarang ini. Berbagai sponsor berlomba mengadakan konser di berpuluh kota untuk membangun image sambil menggaet musisi tersebut sebagai icon mereka.

Bagi saya, ini sebenarnya tanda-tanda berulangnya sejarah. Ya, industri musik kita akan kembali ke masa lalu. Bukan hanya sekedar sepuluh-duapuluh tahun, tapi kita akan kembali berabad lampau ke zaman pertengahan yang berakhir pada era klasik, zaman Haydn dan Mozart. Mari kita kaji.

Patron Menuju Demokrasi

Musik di abad pertengahan adalah suatu produk yang menjadi objek oligopoli. Dan pihak yang berkuasa atas musik ketika itu adalah Gereja dan para bangsawan. Ya mereka adalah patron-patron musik.

Ketika itu musik-musik berkualitas adalah milik institusi keagamaan atau institusi politik. Musik juga menjadi alat legitimasi kekuatan mereka di bidang masing-masing.

Ini tidak otomatis menandakan musik berada dalam titik kritis, tidak. Musik berkembang dengan pesat walaupun dengan kontrol yang luar biasa ketat dari berbagai institusi tersebut.

Ini adalah tanda memang musik dipandang memiliki efek yang luar biasa bagi hajat hidup masyarakat semenjak dulu sehingga banyak institusi berlomba-lomba menghasilkan musik-musik yang berkualitas sebagai bukti kecintaan mereka terhadap seni dan juga bukti kuatnya reputasi mereka.

Musisi pada saat itu adalah pegawai negeri atau pegawai gereja. Setiap istana atau gereja memiliki sekelompok besar pemain musik yang khusus bekerja untuk mereka. Musisi profesional ini dilindungi dan dihidupi langsung oleh lembaga-lembaga itu dan mereka hidup berkecukupan.

Komposer pun memiliki tempat yang spesial di tengah-tengah institusi tersebut. Hampir seluruh gereja yang besar memiliki satu orang cantor yang aktif menulis lagu untuk gereja tersebut dan setiap pangeran memiliki komposer istana yang juga aktif berkarya.

Seringkali institusi pemerintah maupun agama terebut mengkomisi mereka untuk menulis beberapa karya. Tidak selalu institusi agama meminta karya religius, bisa sebaliknya. Begitu juga dengan institusi politik.

Tidak heran banyak tenaga kerja musisi yang terserap dengan cara demikian. Palestrina bekerja bagi gereja, sedang Haydn dominan bekerja untuk istana. Bach dan Mozart pernah mengecap karier di kedua jenis institusi tersebut.

Pada masa inilah muncul revolusi besar dan demokrasi mulai menjalar, dimulai dengan kemerdekaan Amerika dan Revolusi Prancis. Gaya hidup bermusik pun berubah dari yang terkonsentrasi pada aristrokrasi kepada demokrasi. Musik menjadi milik rakyat, itulah ketika dunia memasuki abad ke-18.

Rakyatlah yang menghidupi musik dan para pemusiknya. Mereka membeli buku musik atau rekaman pemusik favorit mereka. Raja ataupun gereja tidak lagi menjadi sentral perkembangan musik. Rakyatlah sentralnya, dan Beethoven adalah salah satu pelopor komposer yang hidup ‘dari rakyat’ ini.

Beethoven tidak seperti pendahulunya, ia tidak mengabdi pada institusi manapun. Ia berkarya dengan bebas dan rakyatlah yang menentukan apakah memang karyanya layak populer atau tidak.

Ia pun contoh yang sukses. Meskipun perilakunya mengarah kepada antisosial di akhir hidup, ia tetap dielu-elukan ribuan penduduk Vienna walaupun sudah terbujur kaku di atas kereta jenazah yang mengantarnya ke liang lahat.

Sejak saat itulah musik barat menjadi musik rakyat, industri musik Indonesia pun sempat mengecapnya.

Waktu Berulang

Namun yang sekarang terjadi adalah kita kembali ke patronisme masa-masa Mozart dan keraton, di mana semua adalah abdi dalem yang mengabdi pada raja.

Dengan semakin murah dan semakin banyaknya pagelaran gratis, semakin sadar bahwa ada yang mendukung proses demikian. Mereka adalah sponsor-sponsor besar yang membiayai pagelaran tersebut.

Posisi patron raja dan gereja ketika itu, sekarang berpindah pada korporasi-korporasi besar. Dengan semakin rendahnya nilai rekaman di tanah air, jelas para musisi mulai menggantungkan diri pada penghasilan konser-konser. Dan ternyata yang mengucurkan dana adalah korporasi tersebut.

Banyak korporasi yang mengangkat musisi sebagai brand image mereka. Ada pula musisi yang mulai bernaung di bawah bendera korporasi tersebut. Namun mungkin belum banyak musisi yang sepenuhnya menggantungkan diri pada korporasi tersebut.

Industri musik Indonesia memang mulai kembali ke zaman itu. Hanya saja patron yang ketika itu bangsawan ataupun pendeta, kali ini adalah korporasi, perusahaan besar.

Ini juga pertanda musik tidak akan lagi menjadi milik rakyat, melainkan menjadi milik korporasi. Peta industri musik pun akan bergeser dan memang satu-satunya yang dapat menangkal robohnya industri musik adalah kucuran kapital yang kali ini datang dari korporasi.

Musik hanya akan berharga bagi mereka yang mau menghargainya. Apabila rakyat tidak mau menghargai musik dan pemusiknya, mungkin memang saatnya musik berpaling pada mereka yang mau menghargainya, dalam hal ini korporasi.

Yah, musik memang masih menjadi milik semua manusia. Tapi apabila publik masih tidak mau berubah dan mulai menghargai musik dan para musisinya, bersiaplah untuk kehilangan musik yang Anda nikmati sekarang.

~seram? yah, it’s quite scary.

~post ini tidak bermaksud untuk menyudutkan perusahaan manapun

Picture:

http://www.kapanlagi.com/p/djisamsoejazz1.jpg

Filed under: Art, Music, Opinion , bajakan, industri musik indonesia, konser gratis, patronisme